PEKANBARU (RJ) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mematangkan langkah mewujudkan program Green for Riau. Dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), kolaborasi lintas sektor disebut sebagai kunci utama keberhasilan pemulihan lingkungan dan penurunan emisi di Bumi Lancang Kuning.
DLHK Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Dialog Strategis Implementasi Green for Riau Initiative di Kantor DLHK Provinsi Riau, Kamis (26/2/2026).
Program Green for Riau sendiri telah resmi diluncurkan pada 8 Mei 2025. Inisiatif ini menargetkan pemulihan lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca, pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi hijau, hingga membuka akses pendanaan karbon global seperti skema REDD+.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Riau, Matnuril, menegaskan bahwa kolaborasi menjadi fondasi utama keberhasilan program tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama pentahelix, yakni melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, aparat penegak hukum, serta masyarakat.
"Kolaborasi adalah kunci utama. Tanpa kerja sama semua pihak, target besar ini sulit tercapai," ujarnya.
Riau dipilih sebagai lokasi implementasi karena memiliki posisi strategis sekaligus tantangan lingkungan yang signifikan di tingkat global. Provinsi ini memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang luas dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta pengendalian emisi.
Saat ini, Green for Riau masih berada pada tahap persiapan. Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan surat keputusan gubernur sebagai payung hukum untuk memastikan implementasi ekonomi hijau dan penurunan emisi berjalan sesuai target.
Ke depan, program ini akan dilengkapi dengan rencana aksi yang disusun bersama oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun unit pelaksana teknis (UPT) kementerian yang ada di Riau.
Menurut Matnuril, rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan visi dan menyusun arah kebijakan yang lebih terukur.
Green for Riau bertujuan memperkuat tata kelola hutan dan lahan gambut, mengintegrasikan kebijakan mitigasi perubahan iklim dan kehutanan di tingkat provinsi, serta memastikan selaras dengan kebijakan nasional seperti FOLU Net Sink 2030 dan kerangka safeguards REDD+.
Dengan fondasi kolaborasi yang kuat, Pemprov Riau berharap Green for Riau tak sekadar menjadi program, tetapi gerakan bersama menuju pembangunan berkelanjutan. (*)
