PEKANBARU (RJ) - Kinerja APBD Provinsi Riau hingga awal Februari 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan daerah tumbuh 62,70 persen dibandingkan tahun lalu dan membuat posisi anggaran berbalik dari rencana defisit menjadi surplus.
Realisasi APBD Provinsi Riau hingga 10 Februari 2026 mencatat capaian menggembirakan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Portal DJPK, SIKRI, dan Ditjen APK, pendapatan daerah telah mencapai Rp2.022,98 miliar atau 7,37 persen dari pagu.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Heni Kartikawati menjelaskan, pertumbuhan pendapatan terjadi signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu.
"Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.022,98 miliar sebesar 7,37% dari pagu. Realisasi Pendapatan APBD tumbuh 62,70% (y-o-y) disebabkan oleh pertumbuhan PAD sebesar 304,92% (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 35,06% (y-o-y) dan LLPDyS sebesar 611,35% (y-o-y), sedangkan transfer antardaerah belum terdapat realisasi," ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Kenaikan tajam ini terutama didorong oleh lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh lebih dari tiga kali lipat. Selain itu, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mencatat peningkatan signifikan.
Sementara dari sisi belanja, realisasinya masih tergolong rendah. Hingga awal Februari, belanja daerah baru mencapai Rp784,25 miliar atau 2,76 persen dari pagu dan didominasi belanja operasi.
"Belanja APBD terealisasi sebesar 2,76% yaitu Rp784,25 miliar masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi (96,90%). Realisasi belanja daerah tumbuh sebesar 12,93% (y-o-y) yang dipengaruhi pertumbuhan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 9,85% (y-o-y), belanja modal 2.268,91% (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 100% (y-o-y). Sedangkan belanja tidak terduga terkontraksi sebesar 99,98% (y-o-y)," jelasnya.
Dengan pendapatan yang jauh lebih besar dibanding belanja pada awal tahun, APBD Riau mencatat surplus Rp1.238,73 miliar, berbanding terbalik dari pagu awal yang direncanakan defisit.
"APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1.238,73 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Sampai dengan Januari 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp105,52 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang. Namun, atas detail data tersebut berpotensi akan terjadi perubahan karena masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum tercatat dalam sistem," ungkap Heni.
Ia menambahkan, data ini masih bersifat dinamis dan bisa berubah seiring pembaruan laporan keuangan dari sejumlah pemerintah daerah.
Secara umum, kinerja awal 2026 menunjukkan ruang fiskal daerah masih terjaga. Namun, percepatan belanja tetap perlu didorong agar selaras dengan peningkatan pendapatan dan target pembangunan sepanjang tahun ini. (*)
