RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyoroti persoalan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru hingga pengadaan mobil dinas.
Kemudian disusul soal realisasi pelaksanaan pungutan retribusi sampah yang dinilai jika dijalankan dengan maksimal akan mendatangkan potensi PAD yang cukup besar.
Hal ini disampaikan melalui pandangan Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru saat Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD kota Pekanbaru terhadap pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang perubahan anggaran pendapatan dan balanja daerah kota Pekanbaru tahun anggaran 2021, Selasa (28/9/2021).
"Kita menyorot soal rencana pemko terkait pemotongan gaji THL, kita minta ini dikaji ulang lagi, "Ungkap Eri Sumarni Jubir Fraksi Hanura-Nasdem.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Jubir Fraksi Golkar, yang mana ia sepakat bahwa Pemko harus mengkaji ulang wacana pemotongan gaji THL.
"Kepada pemko tolong kaji ulang lagi soal pemotongan gaji THL ini. Kemudian untuk DLHK juga segera merealisasikan retribusi sampah yang mana potensi PAD cukup besar disana," Ungkap Masni Ernawati.
Sementara itu, wakil ketua DPRD kota Pekan Tengku Azwendi Fajri usai memimpin rapat menyampaikan bahwa pada dasarnya pandangan dari fraksi-fraksi yang sudah disampaikan cukup beragam, namun ada beberapa poin yang cukup menjadi perhatian.
"Yang disorot tadi itu ada persoalan pemotongan honor. Pemotongan honor ini sebenarnya kan, bukan suatu hal yang umum, bukan kebijakan yang baik. Tapi mungkin dari sisi pemerintah, kami menyarankan untuk mempertimbangkan kembali," ungkap Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri.
Selain persoalan itu, DPRD juga menyoroti pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru. Namun, Ia mengaku belum cek seperti apa detail pengadaan kendaraan dinas itu.
"Berkaitan dengan pengadaan mobil dinas kita akan koordinasi lagi dengan Ketua TAPD, seperti apa. Saya belum cek detailnya. Tapi sebaiknya, kalau ada mobil dinas yang masih layak gunakan saja," jelasnya.
Namun, Ia menyarankan agar mengoptimalkan saja kendaraan yang ada. Apalagi banyak aset berupa mobil dinas yang dikuasai pihak luar
"Aset-aset kita banyak dikuasai pihak luar, saya minta optimalisasi aset kita khususnya kendaraan dinas. Sehingga bisa kita data ulang sesuai peruntukannya," jelasnya.
Setelah menggelar paripurna pandangan fraksi hari ini, DPRD kota Pekanbaru kembali menggelar paripurna terkait jawaban pemerintah terhadap pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah kota Pekanbaru tentang perubahan anggaran pendapatan dan balanjan daerah kota Pekanbaru tahun anggaran 2021 dan ditargetkan Rabu (29/9/2021) sudah dilakukan pengesahan.
