RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru -- Antrian panjang kendaraan saat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di SPBU ternyata didominasi kendaraan-kendaraan mewah, sehingga BBM bersubsidi yang diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah tidak tepat sasaran.
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan menegaskan kepada pihak Pertamina untuk menentukan jenis kendaraan yang berhak menerima subsidi BBM jenis premium.
"Saya sudah sampaikan ke Pertamina, yang antri di SPBU itu banyak mobil mewah, padahal kan premium itu untuk kalangan menengah ke bawah. Bahkan, saya juga ada mobil Harrier, Innova, yang menengah ke atas lah," kata pria yang akrab disapa Iwan Fatah usai mengundang Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing, Kamis (22/4/2021).
Dalam hearing, Iwan melihat pemaparan Pertamina, bahwa provinsi tetangga Riau sudah mulai meninggalkan BBM jenis premium, bahkan Sumatera Barat sudah mengurangi jatah premium dan sekarang ada di angka 1 persen dari total kebutuhan BBM.
Dari sana, lanjut Politisi Golkar ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memang akan menghilang BBM bersubsidi ini, baik dengan alasan pengalihan subsidi atau karena rekomendasi dari Kementerian LHK.
"Tegas saja, daripada antre begitu, dan ini akan bocor terus, okelah kuota 24 persen, tapi yang tepat sasaran saya rasa hanya setengah dari itu," pungkasnya.
Senada dengan Anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya, Yuyun Hidayat. Yuyun melihat sendiri bagaimana panjangnya antrian premium ini.
"Pertamina jangan nanggung-nanggung, pahami karakter masyarakat lokal. Kita tentu ingat waktu harga BBM dinaikkan, pukul 12 malam orang berbondong-bondong ngisi BBM, tapi keesokan harinya biasa saja," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Area Manager Pertamina Retail Riau, Wira Pratama, mengatakan pihaknya sangat berharap konsumen bisa beralih ke BBM non-subsidi. Riau, lanjutnya mungkin bisa belajar dari Sumbar.
"Penggunaan BBM Non-subsidi disana sudah 99 persen, pengurangan BBM subsidi di daerah tersebut dilakukan secara bertahap. Mungkin nanti akan dibantu dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang spesifikasi mobil yang boleh isi premium," pungkasnya. ***
