RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru -- PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan bisnis PT Pertamina Hulu Energi Rokan (PHE Rokan) akan mengambil alih pengelolaan Wilayah Kerja (WK) atau blok minyak Rokan, Riau pada Agustus 2021 mendatang dari PT Chevron Pacific Indonesia. Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan tersebar di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Rokan hulu, Kampar, Siak, Bengkalis dan Rokan Hilir.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari menegaskan daerah-daerah yang terkait dalam Blok Rokan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih fokus utk peningkatan kualitas SDM dan kemampuan BUMD dalam hal pengelolaan Blok Rokan dan bisnis penunjangnya.
"Sebaiknya kita fokus utk peningkatan kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan BUMD dalam pengelolaan Blok Rokan dan bisnis penunjang, tidak hanya bicara soal B to B (Bisnis to Bisnis) saja. Selama BUMD kita memiliki kemampuan pendanaan, track record dalam pengelolaan migas, PHE Rokan terbuka mengikutsertakan BUMD yang akan mengelola Blok Rokan karena memang Kementerian ESDM sudah mempersilahkan Pertamina utk bermitra," ungkap Karmila, Rabu (14/4/2021).
Selain itu, lanjut Legislator Dapil Rohil ini, BUMD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) harus cepat memanfaatkan bisnis-bisnis penunjang, seperti penyewaan rig, HPU (Hidraulic Pumping Unit), pengadaan stabilizer listrik dalam penyaluran PLN ke Pertamina, dan lain sebagainya, sehingga secara tidak langsung, BUMD tersebut mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal Rohil dan mengontrol kewajiban dan pemanfaatan CSR.
"BUMD Rohil harus cepat memanfaatkan perusahaan daerahnya untuk bisnis penunjang sehingga dapat mempercepat banyaknya penyerapan tenaga kerja lokal Rohil serta pemanfaatan CSR yang bisa dikembalikan lagi ke Kabupaten Rokan Hilir dlm berbagai bidang," ujarnya.
Karmila juga menghimbau kepada pihak terkait untuk fokus pada persiapan transisi pengelolaan.
"Mari bersama-sama kita persiapkan transisi pengelolaan Blok Rokan ini, dengan cara mempersiapkan syarat realisasi PI 10% terutama untuk kabupaten yang wilayah kerjanya termasuk WK Blok Rokan, menyiapkan BUMD yang core businessnya adalah pengelolaan migas dan apabila ingin mengikutsertakan investor luar bisa membentuk anak perusahaan. Sehingga kemampuan dana dan track record perusahaan dlm pengelolaan tdk menjadi penghalang bagi BUMD yg ingin ikut berperan dlm pengelolaan Blok Rokan. Kita harus cepat bergerak mengingat Jabar dan Kaltim sudah menikmati realisasi PI 10% ini dan bahkan sudah memberikan dividen bagi APBDnya dengan jumlah yg sangat signifikan," tuturnya.
"Tahap sekarang, PI 10% Blok Siak sudah di tangan Kementerian ESDM, agar dipercepat juga oleh Menteri ESDM untuk realiasasinya. Sembari itu, begitu Bupati-Bupati terpilih dilantik, pengurusan PI Blok Rokan semoga lebih cepat pengurusannya dan agar dipermudah kementerian ESDM juga untuk realisasinya. Sehingga dana PI ini dapat juga dimanfaatkan BUMD untuk bisnis penunjang pengelolaan Blok Rokan. Sehingga menambah peluang peningkatan dividen yg sangat dibutuhkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di APBD, mengingat saat ini semakin menurunnya PAD akibat efek pandemi Covid-19 ini," tandasnya.
Untuk diketahui, sembilan bidang utama transisi Blok Rokan meliputi pengeboran sumur work over, kepastian pasokan listrik dan uap, kontrak dan SCM, IT dan petroteknikal, transfer data, sumber daya manusia (human capital), standar operasional dan prosedur (SOP) dan perizinan, Enhanced Oil Recovery (EOR) kimia, serta lingkungan dan Abandonment and Site Restoration (ASR).
Berdasarkan data SKK Migas, hingga kuartal ketiga 2020, produksi minyak terangkut (lifting) dari Blok Rokan ini mencapai 176.298 bph, lebih tinggi dibandingkan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang sebesar 170.000 bph.
Blok Rokan memiliki lima lapangan besar yaitu Duri, Minas, Bangko, Balam South, dan Petapahan yang tersebar di lima Kabupaten di Provinsi Riau. Blok Rokan dinilai termasuk menjadi tulang punggung produksi minyak Indonesia. (rik)
