RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru -- Komisi III DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing bersama Bank Riau Kepri (BRK) pasca kejahatan perbankan yang dilakukan oleh oknum internal bank tersebut, Senin (5/4/2021).
Hadir dalam RDP yaitu Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, Ketua Komisi III, Husaimi Hamidi dan Wakil Ketua Komisi III, Karmila Sari serta anggota Komisi III Misliadi. Sementara dari BRK dihadiri oleh Andi Buchari selaku Direktur Utama Bank Riau Kepri beserta jajaran Manajemen Bank Riau Kepri.
Wakil Ketua Komisi III, Karmila Sari mengungkapkan sistem keamanan di Bank Riau Kepri telah menunjukkan peningkatan di beberapa bidang terkait keamanan transaksi.
"Bank Riau Kepri semakin memperbaiki diri untuk peningkatan security berupa finger print untuk otorisasi pengambilan uang via kepala teller (yang dulunya menggunakan PIN) sehingga teller harus melalui kepala teller yang hadir secara fisik untuk membuka izin penarikan dana. Bahkan complaint handling (penanganan keluhan) via telepon 24 jam dan langsung datang ke Bank semakin ditangani dengan baik untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi nasabah BRK," kata Karmila usai Hearing.
Terkait kejadian di BRK Rokan Hulu (Rohul), lanjut Karmila, pihak penegak hukum dan management BRK telah memproses oknum karyawan yang terlibat kejahatan perbankan sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Utk kejadian di Rohul sudah diselesaikan dengan baik, kerugian nasabah sudah diselesaikan dan pelaku (teller) sudah diproses secara hukum, sehingga menjadi efek jera bagi karyawan BRK lainnya," sambungnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu mengantisipasi segala kesempatan penyalahgunaan dalam transaksi.
"Kejadian di BRK Rohul hendaknya dijadikan pelajaran bagi nasabah untuk tetap aktif mengecek transaksi tabungan dan tidak mempercayakan PIN ke org lain walaupun org terdekat utk mengantisipasi kesempatan dalam penyalahgunaan transaksi," ujarnya.
Selain itu, Legislator Dapil Rohil ini juga meminta BRK untuk meningkatkan jumlah nasabah karena respon positif dari masyarakat atas konversi BRK menjadi BRK Syari'ah sangat tinggi, bahkan di massa pandemi covid 19 BRK mampu meningkatkan aset dan kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) lebih baik.
"BRK harus semakin dekat dg masyarakat Riau. Persentase nasabah Bank Riau dari masyarakat Riau harus diperbanyak lagi dengan membuat unit/kedai dan BRK Link di desa-desa sehingga mempermudah dan merespon positif atas sambutan masyarakat Riau yang banyak menyetujui BRK menjadi BRK syariah serta memanfaatkan dominan masyarakatnya yang memiliki usaha perkebunan untuk menyimpan dananya di BRK serta pemanfaatan pembiayaan (pinjaman kredit) sebagai modal kerja," ungkap Karmila.
"Melihat situasi pandemi covid 19 belum berakhir namun secara kinerja keuangan BRK mengalami peningkatan aset dari 26 Triliun menjadi 28 Triliun dan kinerja UUS (Unit Usaha Syariah) yg semakin baik," tuturnya.
"Dalam waktu dekat Komisi III DPRD Riau akan menggelar hearing lanjutan untuk lebih memperdalam langkah-langkah 8 manajemen resiko yang diinstruksikan oleh OJK dalam meminimalisasi kesalahan dalam manajemen perbankan serta inovasi peningkatan pelayanan BRK terutama peningkatan fasilitas IT yang user friendly (mudah digunakan namun tetap aman)," tutup Karmila Sari.(rik)
